Meskipun Indonesia berada dalam kondisi damai, Palang Merah Indonesia (PMI) memiliki tugas fundamental dan berkelanjutan dalam menyebarluaskan pemahaman tentang Hukum Humaniter Internasional (HHI), atau yang dikenal juga sebagai hukum perang. HHI adalah seperangkat aturan yang berupaya membatasi dampak konflik bersenjata dan melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran (seperti warga sipil, personel medis, dan kombatan yang terluka atau tertawan). Bagi PMI, mengadvokasi dan mempromosikan Hukum Humaniter Internasional adalah bagian inheren dari mandatnya sebagai anggota Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, bertujuan untuk memastikan martabat manusia tetap dihormati bahkan di tengah kekejaman perang.
Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya terdiri dari empat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol-Protokol Tambahan lainnya. Konvensi ini secara spesifik mengatur tentang perlindungan terhadap prajurit yang sakit dan terluka di darat dan laut, perlakuan terhadap tawanan perang, dan perlindungan terhadap warga sipil selama konflik bersenjata. Salah satu prinsip utama HHI yang gencar disosialisasikan oleh PMI adalah prinsip pembedaan (distinction), yaitu kewajiban bagi pihak yang bertikai untuk selalu membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara objek militer dan objek sipil (seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah).
Peran PMI dalam konteks HHI di Indonesia terbagi menjadi dua aspek utama: edukasi dan persiapan. PMI secara rutin mengadakan sesi pelatihan dan sosialisasi mengenai HHI. Target audiensnya adalah aparat negara, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta mahasiswa hukum dan masyarakat umum. Sebagai contoh, Divisi Sosialisasi HHI PMI Pusat bekerja sama dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menyelenggarakan lokakarya tahunan tentang HHI di berbagai akademi militer, termasuk di Akademi Militer Magelang, pada 5 November 2026. Tujuannya adalah memastikan bahwa anggota angkatan bersenjata memahami dan mengintegrasikan aturan HHI dalam doktrin dan operasi mereka.
Selain edukasi, PMI juga bersiaga sebagai konsekuensi dari HHI. Sesuai dengan Konvensi Jenewa, PMI diakui sebagai organisasi bantuan sukarela yang berwenang untuk membantu personel medis angkatan bersenjata dan memberikan perawatan serta bantuan kepada korban konflik. Ini memperkuat status netral dan independen PMI, yang sangat krusial agar dapat mengakses korban di garis depan konflik. Tanggal 22 Agustus, yang merupakan hari lahirnya Konvensi Jenewa Pertama, diperingati secara rutin oleh PMI dengan kegiatan publik sebagai upaya berkelanjutan dalam memasyarakatkan Hukum Humaniter Internasional.
Dengan demikian, meskipun tugas sehari-hari PMI berpusat pada penanggulangan bencana dan pelayanan sosial, pemahaman dan promosi HHI adalah tugas jangka panjang yang memastikan prinsip-prinsip kemanusiaan tetap relevan dan ditegakkan dalam segala situasi, termasuk yang paling ekstrem sekalipun.